EPurchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka tim pengadaan dituntut memiliki kompetensi tentang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue), SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi role model pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi saat bediskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis 8/6/2023 di Rumah Dinas Puri Gedeh. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi. Track record dan prestasi Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar, ungkapnya menjadi dasar penunjukan Jawa Tengah sebagai role model pengadaan barang/jasa. Diketahui selama 10 tahun dipimpin Ganjar, Jawa Tengah telah menyabet banyak penghargaan. "Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," kata Hendi tentang penunjukan Jawa Tengah sebagi role model pengadaan. Selain itu, penggunaan e-katalog di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Yang sekarang kita genjot adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkap Hendi. Selanjutnya, Hendi memaparkan bahwa ada lima perintah Presiden Jokowi yang mesti dikerjakan. Yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan UMKM minimal 40 persen. "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta berarti sudah lebih 100 persen. Target kami sih di atas 5 juta produk. Untuk efisiensi tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp5 triliun dan hari ini di bulan Juni sudah mencapai Rp1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Terkait transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah Rp83 triliun lebih. Jumlah itu sudah melewati transaksi tahun lalu. Untuk itu, Hendi optimis transaksi e-katalog akan semakin besar nilainya. Diketahui, pada 2021 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog tersebut memfasilitasi penyedia produk lokal di Jawa Tengah termasuk produk UMKM untuk promosi. Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari dorongan Ganjar Pranowo agar UMKM di Jawa Tengah mendaftarkan produknya di Blangkon Jateng. Tentunya dorongan itu sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menuntut 40 persen dari APBN atau APBD digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau memberikan penawaran dengan mendaftar di e-katalog, kemudian direview. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan.*

18Mei 2021. Sumber. BN. 2021/NO.511, PERATURAN.GO.ID. Silahkan download Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 melalui link di bawah ini: Download PDF. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE. Definisi: BN = Berita Negara.

– Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/jasa PemerintahPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbanganbahwa untuk menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat 2 dan Pasal 91 ayat 1 huruf x Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memiliki Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih mudah, cepat, dan tepat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;DETAIL PERATURANEntitasLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahTentangPeraturan LKPP Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/jasa PemerintahDitetapkan Tanggal08 Juni 2018Diundangkan Tanggal08 Juni 2018Berlaku Tanggal08 Juni 2018SumberBN. 2018/ PERATURAN Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Pelayanan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa PemerintahDownload Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 melalui link di bawah iniDownload PDF Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini = Berita NegaraTBN = Tambahan Berita NegaraSumber file link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin terima kasih.
BIMTEKPENDALAMAN PEMAHAMAN PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Kepada Yth. 1.Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah ( SOPD ) Prov/Kab/Kota. 2.Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia. 3.Dir.RSUD/Rumah sakit / puskesmas (Prov/Kab/Kota)
Download Format Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Sesuai Perka LKPP 12 Tahun 2019 Berikut ini admin blog juraganberdesa akan membagikan secara gratis Format Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Jika sobat desa membutuhkannya, silakan Download dibawah ini Download Format Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Sesuai Perka LKPP 12 Tahun 2019. DOWNLOAD I. DOWNLOAD IIDownload Juga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. DOWNLOAD DISINI
PengadaanBarang / Jasa di desa diatur dalam Perka LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015. Sedangkan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang bersumber dari APB Desa, diatur dalam Peraturan Walikota/Bupati.
GUBERNURJawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo menerima kunjungan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, LKPP mendiskusikan sejumlah hal kepada Ganjar. Salah satunya terkait konsolidasi harga untuk pengadaan barang dalam negeri. “LKPP alhamdulillah bisa diterima Pak Ganjar selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Salah satunya kita ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan,” kata Ketua LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan pers, Sabtu 10/6. “Di Kementerian Kesehatan ada USG, kemudian di BKKBN juga ada untuk stunting yang alhamdulillah kalau itu bisa berjalan bisa ada efisiensi 1,69 triliun. Untuk pemerintah daerah kita tetapkan Jawa Tengah,” kata Hendrar. Di sisi lain, Hendrar menyebut penetapan Jateng sebagai percontohan konsolidasi pengadaan barang tak lepas dari sosok Ganjar selaku Gubernur. Menurut Hendrar, Ganjar adalah pemimpin yang teruji integritasnya. Hendrar mengatakan, konsolidasi ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo Jokowi dalam mewujudkan pengadaan barang yang efisien, transparan, cepat, menyerap produk dalam negeri, dan mencapai target pengadaan produk UMKM minimal 40 persen. “Hari ini tayang di katalog kami sudah 4,7 juta. Kalau dibandingkan tahun lalu sekitar 2,3 juta sudah lebih serdtus persen peningkatannya. Target kami sih di atas 5 juta peningkatannya,” katanya. Di Pemprov Jateng sendiri, Ganjar berkomitmen untuk mengutamakan pengadaan barang dalam bentuk produk dalam negeri. Hal itu terbukti dari realisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN di Pemprov Jateng sudah mencapai Rp2,7 triliun atau 98,26% pada tahun 2022. Sekitar 85,6 persen atau Rp2,4 trilun dari capaian tersebut menggunakan produk dari UMKM. RO/S-4
Olehkarena ini Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah sebagai regulator merilis Standar Dokumen Pengadaan yang baru per-bulan November 2018. Standar Dokumen Pengadaan ini akan menjadi acuan atau format utama untuk dokumen pengdaan pada proses tender atau seleksi. Adapun SDP yang baru dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
PerpresNomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan terdiri dari 15 bab dengan memuat 94 pasal. Beleid ini disederhanakan dengan hanya memuat aturan umum. Hal-hal yang bersifat prosedural dan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian sektoral lainnya.
PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa untuk menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) huruf x Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
PeraturanPresiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 74 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 poin ‘c’ dan

PANGKALPINANG BABELREVIEW.CO.ID - Untuk mencegah praktik korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam

.
  • yzghrz061x.pages.dev/794
  • yzghrz061x.pages.dev/255
  • yzghrz061x.pages.dev/973
  • yzghrz061x.pages.dev/253
  • yzghrz061x.pages.dev/127
  • yzghrz061x.pages.dev/24
  • yzghrz061x.pages.dev/438
  • yzghrz061x.pages.dev/737
  • yzghrz061x.pages.dev/177
  • yzghrz061x.pages.dev/484
  • yzghrz061x.pages.dev/900
  • yzghrz061x.pages.dev/757
  • yzghrz061x.pages.dev/234
  • yzghrz061x.pages.dev/167
  • yzghrz061x.pages.dev/974

    • perka lkpp 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di desa